Indahnya Alam Indonesia

Bukan kemewahan yang menentukan manusia untuk bahagia tetapi suasana hati orang-orang di sekitar kitalah yang membuat hidup ini jadi lebih berarti

Arti Sebuah Kata "Pulang"

Ada saatnya kita hidup untuk pulang, pulang pada sang maha Pencipta atau Pulang untuk keluarga

Bunga

Hiduplah seperti bung yang memberikan warna yang indah bagi sekelilingmu

Sendiri Itu Perlu

Dirimu yang sebenarnya adalah ketika tiada orang yang melihatmu

Lepaskanlah Tawamu

Dari senyum merekalah hati ini okut bahagia wahai anak=anak Indonesiaku

Showing posts with label Ekonomi. Show all posts
Showing posts with label Ekonomi. Show all posts

Tuesday, January 1, 2019

EKONOMI INDONESIA SEMAKIN KOKOH



sahabat investor, dapatkan broadcast tentang saham : rekomendasi, pembelajaran, info perkembangan pasar, dan inspirasi pemenang. free dari telegram sahampemenang 

Sunday, December 23, 2018

FREEPORT


Saya kirim ucapan selamat. Untuk Ignatius Jonan. Menteri ESDM. Juga untuk Budi Sadikin. CEO Inalum. Tentang Freeport. Yang berhasil dikuasai Indonesia 51 persen. Sejak minggu ini.
Pun sebetulnya saya akan berbuat serupa. Dari Lebanon ini. Mengirim ucapan selamat kepada Bapak Presiden, Menteri Keuangan, Menteri BUMN dan Menteri Lingkungan Hidup. Tapi saya tidak punya nomor telepon beliau-beliau itu. Hanya Jonan dan Budi Sadikin. Yang nomor HP-nya ada di HP saya.
Itu pun nomor lama. Yang saya masih memilikinya. Sejak ketika saya masih jadi atasan mereka. Semoga ucapan selamat itu masih sampai pada mereka. Dan diteruskan kepada mereka.
Tentu, baiknya, saya juga mengirimkan ucapan selamat kepada pak SBY. Yang di zaman beliau menjadikan PT Inalum dikuasai 100 BUMN. Diambil alih dari Jepang. Dalam posisi perusahaan sangat jaya. Kondisi fisiknya prima. Operasionalnya istimewa. Dan tabungan uang kontannya banyak luar biasa.
Ibarat �kendaraan�, Inalum sudah seperti Land Cruiser. Sanggup diajak menanjak tinggi. Sampai pegunungan Jayawijaya. Membeli Freeport di sana.
Inalum yang seperti itu sangat dipercaya. Untuk mencari dana global sekali pun. Empat miliar dolar sekalipun. Untuk membeli saham mayoritas Freeport itu.
Tentu saya juga ingin mengucapkan selamat pada MacMoran Amerika. Yang sudah 50 tahun menguasai Papua. Yang pernah keuangannya mengalami kendala. Hingga minta bantuan Rio Tinto Australia. Yang perjanjian antara dua perusahaan global itu bisa menimbulkan celah. Untuk dimasuki Indonesia.
Celah itulah.
Tidak ada yang bisa melihatnya. Selama ini. Tidak juga saya. Hanya orang seperti Jonan yang berhasil mengintipnya. Yang justru menteri ESDM yang tidak ahli tambang itu.
Lewat celah itulah negosiasi bisa mendapat jalannya. Didukung oleh kedipan-kedipan mata. Dari dua wanita kita: Menteri Keuangan Sri Mulyani. Lewat celah perpajakan. Dan Menteri Lingkungan Hidup Siti Nurbaya. Lewat kerusakan alam.
Sudah sejak kapan pun. Kita ingin Freeport dikuasai bangsa. Tapi selalu tersandung batu: perjanjian yang tidak bisa dilanggar begitu saja.
Kalau pun selama ini salah: itu karena tidak ada yang bermata sejeli Jonan. Dalam melihat celah tersembunyi itu.
Mungkin saja pandangan mata itu seperti hati. Bisa memandang jauh. Kalau kondisinya bersih. Bersih mata. Bersih hati. Bersih kepentingan.

Dalam proses Freeport ini memang luar biasa. Menteri ESDM-nya, Jonan, bukan ahli tambang. Ia justru orang keuangan. CEO Inalum-nya, yang cari uang, dari teknik. Ia lulusan ITB. Budi Sadikin.
Saya pernah minta maaf pada bapak Presiden SBY. Melanggar tata kelola. Mengangkat Budi Sadikin. Menjadi Dirut Bank Mandiri. Tanpa lapor. Tanpa minta pendapat. Tanpa minta persetujuan. Pun tidak kepada menteri keuangan.
Saya tahu itu salah. Dan siap dimarahi.

Tapi saya begitu takutnya. Jabatan Dirut Bank Mandiri jadi barang dagangan. Terutama dagangan politik. Padahal ada anak muda sekali. Hebat sekali. Dari dalam Bank Mandiri pula. Budi Sadikin itu.
Maka saya SK-kan saja. Soal dimarahi itu urusan di kemudian hari. Dipecat sekali pun.
Maafkan pak SBY.
Saya melanggar.
Demi kejayaan Bank Mandiri.
Dan maafkan. Itu bukan satu-satunya.

Sebenarnya, di Freeport itu, masih ada satu kekhawatiran saya. Di bidang partisipasi lokal. Yang 10 persen. Yang kelihatannya kecil. Tapi justru bahaya. Misalnya. Begitu yang kecil itu memihak ke sana selesailah. Sananya jadi mayoritas.
Tapi Jonan-Budi adalah orang pintar. Mengatasinya dengan skema yang berjenjang.
Tentu masih akan ada kritik. Tapi saya tidak melihat yang lebih baik dari yang telah dilakukan ini.
Dahlan Iskan

Sunday, December 16, 2018

RASIO PAJAK POTENSI MENINGKAT


Jakarta, CNN Indonesia -- Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan jumlah negara yang akan memberikan data rekening Warga Negara Indonesia (WNI) di negara tersebut kepada Indonesia akan bertambah menjadi lebih dari 70 negara. Salah satu negara yang akan memberikan adalah Swiss.

Hal ini merupakan bentuk komitmen dari negara-negara yang menerapkan Automatic Exchange of Information (AEoI). Robert Pakpahan, Direktur Jenderal Pajak mengatakan Swiss akan mulai memberikan data keuangan wajib pajak (WP) di Indonesia pada September 2019. Sayangnya, ia tak merinci lagi negara lain yang akan bertukar data keuangan dengan Indonesia mulai tahun depan.

"Tahun ini kan kami dapat data dari 65 negara dan mengirim data ke 54 negara, tahun depan bertambah lagi karena kami sudah tanda tangan kesepakatan dengan lebih dari 100 negara," ungkap Robert di Bogor, Selasa (11/12).




Saat ini, Robert belum bisa memaparkan secara gamblang dampak bertambahnya negara yang akan memberikan data keuangan WNI terhadap penerimaan pajak tahun depan. Sebab, pihaknya masih harus mengecek betul laporan yang diberikan dari negara lain.

"Kami akan adil, kami cek apakah sudah melaporkan di surat pemberitahuan tahunan (SPT). Kalau belum kami tanya, sebelum tanya kami pastikan dulu agar tidak salah," jelas Robert.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Hestu Yoga Seksama mengatakan implementasi komitmen AEoI ini awalnya dibagi atas dua tahap yang dimulai pada 2017 lalu dan dilanjutkan pada September 2018. Namun, penerapan berlanjut pada September 2019.


"Jadi total ada lebih 100 negara, memang ada beberapa yang akan masuk pada 2019," ucap Hestu.

Ia mengaku perlu mengecek ulang untuk negara mana saja yang akan mulai memberikan data keuangan WP tahun depan ke Indonesia. Hanya saja, Hestu menyebut sejumlah negara yang sudah mengirimkan data WP ke Indonesia, antara lain Hong Kong, Singapura, Austalia, dan Cayman Islands.

"Yang penting bagi kami, kami sekarang tahu data keuangan WP Indonesia simpan di mana saja," sambung Hestu.



Ia menambahkan, tidak seluruh negara yang berkomitmen menerapkan AEoI bersedia menerima laporan data rekening dari Indonesia. Sebab, sejumlah negara merasa warga negaranya tak ada di Indonesia. Begitu juga sebaliknya, Indonesia memutuskan untuk tak menerima data dari sejumlah negara dengan alasan yang sama.

"Kami kan kirim data ke 65 negara, tapi ada 14 negara yang bilang tidak butuh datanya dari Indonesia karena tidak ada warga negaranya di sini," ujar Hestu.

Namun, Hestu mengaku perlu melihat lagi secara detil terkait negara mana saja yang tak bersedia menerima data dari Indonesia dan negara yang datanya tak dibutuhkan oleh Indonesia.

CNN Indonesia

Wednesday, December 12, 2018

LANJUT BANGUN INFRA




Banyak proyek infra sudah selesai di th 2018/9

Namun anggaran infra 2019 tetap besar, karena pembangunan infra perlu berlanjut, dan kita (indonesia) masih tertinggal jauh dalam hal infrastruktur

Infra adalah akar yang menopang pertumbuhan sektor2 lain

Thursday, December 6, 2018

KABAR BAIK, KEYAKINAN KOSUMEN NAIK


Jakarta, CNBC Indonesia - Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Indonesia pulih dari kejatuhan di bulan lalu. Pada Kamis (6/12/2018),  Bank Indonesia (BI) merilis IKK periode November 2018 yang sebesar 122,7. Naik dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 119,2. 
Secara bulanan (month-to-month/MtM), IKK bulan November 2018 naik sebesar 2,94%. Sedangkan, secara tahunan (year-on-year/YoY), IKK bulan lalu juga naik tipis 0,49%.


 
IKK di bulan lalu mampu pulih catatan buruk di bulan sebelumnya. Sebagai informasi, IKK di bulan Oktober 2018 merupakan yang terendah dalam 20 bulan terakhir, atau sejak Februari 2017. 

"Persepsi konsumen yang membaik dipengaruhi oleh persepsi terhadap perbaikan ketersediaan lapangan kerja dan penghasilan yang diterima. Konsumen memperkirakan perbaikan ketersediaan lapangan kerja dan penghasilan tersebut akan berlanjut, sehingga mendukung penguatan ekspektasi ekonomi ke depan, tulis BI di laporannya. 

Selain alasan yang diungkapkan BI, momen hari raya natal dan liburan tahun baru yang akan tiba pada akhir bulan Desember, nampaknya memang mendorong konsumsi masyarakat lebih besar. Hal ini nampaknya menyokong naiknya IKK pada bulan lalu. 

Apabila dielaborasi lebih lanjut, menguatnya optimisme konsumen pada November 2018 disebabkan oleh kenaikan kedua komponen pembentuknya, yaitu Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) dan Indeks Ekspektasi Kondisi Ekonomi (IEK).
IKE pada November 2018 tercatat 109,1, naik 2,9 poin dari bulan sebelumnya. Hal ini utamanya didorong oleh indikator ketersediaan lapangan kerja yang mengalami kenaikan ke angka 97,3 (meningkat dari 91,9 pada bulan sebelumnya).
Sebagai catatan, angka di bawah 100 berarti menunjukkan konsumen yang pesimis atau ragu-ragu, sementara di atas 100 berarti konsumen masih optimis/yakin. Meski secara keseluruhan konsumen masih tergolong pesimis pada kertersediaan lapangan kerja di RI, namun pesimisme itu sedikit berkurang.
Kemudian, keyakinan konsumen terhadap penghasilan saat ini dibandingkan kondisi 6 bulan lalu juga menguat. Hal itu tercermin dari Indeks Penghasilan Saat Ini yang tercatat sebesar 117,9 pada November 2018, atau naik 2,2 poin dibandingkan bulan sebelumnya. 
Sejalan dengan itu, Indeks Pembelian Barang Tahan Lama (durable goods) pada November 2018 juga naik sebesar 1,1 poin menjadi 112.
Sementara itu, IEK periode November 2018 adalah 136,4, lebih tinggi dari capaian Oktober 2018 sebesar 132,2. Menguatnya ekspektasi konsumen didorong oleh kenaikan seluruh komponen indeks penyusunnya, terutama Indeks Ekspektasi Ketersediaan Tenaga Kerja pada 6 bulan mendatang.
Seiring optimisme masyarakat yang menguat, pengeluaran belanja masih membukukan pertumbuhan. Hal ini terlihat dari rata-rata porsi pendapatan konsumen untuk belanja sebesar 68,2% pada November 2018, naik dibandingkan bulan sebelumnya yaitu 67,7%. 
Peningkatan pengeluaran belanja itu diiringi oleh porsi pendapatan yang disimpan turun dari 19,6% menjadi 19,0%. Sementara, rasio cicilan terhadap pendapatan yang relatif tetap di angka 12,8%.

TIM RISET CNBC INDONESIA

Wednesday, December 5, 2018

JOS, PENERIMAAN NEGARA LAMPAUI TARGET APBN


Jakarta - Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2018 akan rampung dalam beberapa hari ke depan. Berdasarkan hitungan Kementerian Keuangan, pendapatan negara akan tembus dari target yang ditetapkan.

"ini outlook-nya sampai akhir tahun, karena tinggal bulan terakhir jadi kami sampaikan ke sidang kabinet," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Komplek Istana, Jakarta Pusat, Rabu (5/12/2018).

Sri Mulyani mengatakan, tembusnya target pendapatan negara dikarenakan pertumbuhan pos-pos penerimaan seperti pajak tumbuh 15,2%, bea cukai 14,7%, dan PNBP tumbuh 28,4%. Sehingga, jika dihitung secara keseluruhan maka pendapatan negara tumbuh 18,2%.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menyebut, penerimaan negara sampai akhir 2018 sebesar Rp 1.936 triliun atau lebih tinggi dari target APBN Rp 1.894 triliun.

"Untuk pertama kali penerimaan negara akan mencapai melebihi apa yang ada di dalam UU APBN," jelas dia.

Sedangkan belanja negara, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengungkapkan tumbuh 11% mencapai Rp 2.210 triliun. Angka tersebut juga tumbuh 6,9% dari anggaran belanja tahun lalu.

Dengan penerimaan dan belanja tersebut, maka defisit anggaran sepanjang 2018 akan sebesar 1,86% terhadap PDB, atau di bawah target APBN yang sebesar 2,19%.

Lebih lanjut Sri Mulyani mengatakan, defisit anggaran yang rendah juga berdampak baik pada keseimbangan primer di tahun 2018. Menurut dia, primary balance sepanjang 2018 defisit Rp 15 triliun dari yang ditetapkan salam APBN sebesar Rp 87 triliun.

"Sangat jauh lebih kecil, turun hampir sekitar Rp 72 triliun, Ini perbaikan APBN yang bagus sebagai modal kita menghadapi ketidakpastian 2019," ungkap dia.
(hek/ara) detik.com

Sunday, December 2, 2018

KABAR BAIK BAGI PASAR, TRUMP-XI BERDAMAI


Kesepakatan yang dicapai menjadi katalis positip bagi pasar baik bagi sektor komo maupun sektor non komo

Saturday, December 1, 2018

Sunday, November 18, 2018

BI LONGGARKAN GWM BANK


KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bank Indonesia (BI) merelaksasi aturan giro wajib minimum (GWM) rata-rata (averaging) dan rasio penyangga likuditas makroprudensial (PLM). Untuk GWM averaging semula sebesar 2%, kini setelah relaksasi menjadi 3%.
Sedangkan rasio PLM juga dilonggarkan dari 2% menjadi 4%. Selain itu, PLM bisa digunakan sebagai underlying repo ke BI. Menurut BI, relaksasi ini bertujuan agar bank semakin fleksibel dalam mengelola likuiditas.

Sunday, November 11, 2018

PERAN EKO INDONESIA SEMAKIN BESAR


Saya kok makin optimis dengan Indonesia. Coba simak data dari Bloomberg ini. Kontribusi Indonesia untuk pertumbuhan ekonomi dunia adalah terbesar nomor 4 tahun 2018-2019, lalu persentase kontribusi akan meningkat lagi tahun 2022-2023. Sebaliknya, kontribusi Amerika, Jepang, Jerman, Rusia, Arab Saudi, Mesir, Inggris, Perancis, dll justru akan anjlok.

Namun, harapan saya kontribusi Indonesia tahun 2022-2023 bahkan bisa lebih besar lagi. Kenapa saya optimis & berharap demikian? Sederhana saja.

Pertama, tahun 2020-2024 adalah periode bonus demografi paling tinggi, usia produktif mencapai 174-180 juta orang. Bila kita berhasil mengoptimalkan pembangunan manusia, produktivitas mereka akan menjadi loncatan sejarah pembangunan Indonesia.

Kedua, berbagai infrastruktur (jalan, pelabuhan, bandara, kereta, telekomunikasi, dll) yang secara massif dibangun dari tahun 2015 hingga kini, dampak optimalnya akan dirasakan paling tidak mulai tahun 2020. Optimalisasi pemakaian infrastruktur pasti ada lag-nya (jeda), butuh 5 tahunan agar infrastruktur mulai berdampak maksimal.

Manusia produktif dan infrastruktur yang baik, lalu ditambahkan kelembagaan yang cakap serta kebijakan & strategi tepat, jelas ini kunci kemajuan Indonesia. Tentu saja ini harus disertai pembangunan yang inklusif, kemajuan disertai pemerataan.

Bila Anda setuju dengan saya & mau share optimisme serta kabar baik ini, tentu saja saya persilahkan (tak perlu ijin). Optimisme itu menular. Bangsa optimis adalah kunci kemajuan bangsa yang besar...

setyo budiantoro



https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-10-28/where-will-global-gdp-growth-come-from-in-the-next-five-years

sahabat investor, dapatkan broadcast tentang saham : rekomendasi, pembelajaran, info perkembangan pasar, dan inspirasi pemenang. free dari telegram sahampemenang 

Thursday, November 1, 2018

CADEV AKAN MENINGKAT



Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengungkapkan cadangan devisa (cadev) Indonesia bulan Oktober akan mengalami peningkatan seiring stabilnya nilai tukar rupiah. 

"Dalam seminggu lagi akan kita keluarkan (angka) cadev. Yang di bulan Oktober itu meningkat dari bulan September tapi nanti angkanya nunggu seminggu lagi," ujar Perry di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (1/11/2018).

Lebih lanjut, Perry menegaskan bahwa BI juga akan mengambil langkah-langkah strategis dalam menjaga cadev hingga akhir tahun. Dia mengakui, gejolak ekonomi global masih akan memengaruhi perekonomian dalam negeri.

Sebelumnya Bank Indonesia (BI) menyatakan, posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir September 2018 sebesar USD114,8 miliar, lebih rendah dibandingkan dengan akhir Agustus 2018 sebesar USD117,9 miliar. 

Angka cadangan devisa terus turun dari awal tahun ini seiring terus melorotnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS (USD). Posisi cadangan devisa Indonesia yang akhir Januari 2018 tercatat sebesar USD131,98 miliar di akhir September 2018 tinggal USD114,8 miliar.



DAMPAK+ INFRA


 Proyek infrastruktur yang jadi fokus pemerintah Jokowi layak diteruskan. Siapa pun presiden terpilih kelak. Sebab, multiplier effect pembangunan infrastruktur sangat bermanfaat.
Demikian simpulan dari diskusi publik �Perkembangan, Tantangan, dan Prospek Ekonomi Indonesia� yang diselenggarakan oleh Forum Alumni Aktivis PPMI di Jakarta, Selasa, 30 Oktober 2018.
Hadir sebagai pembicara Prof Ahmad Erani Yustika, Ph.D, Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi; Yose Rizal Damuri, Ph.D, Kepala Departemen Ekonomi CSIS; dan Darto Wiryosukarto, jurnalis senior Infobank.
Menurut Erani, pembangunan infrastruktur saat ini mulai menunjukkan hasil. Yakni mulai bertumbuhnya ekonomi kerakyatan secara signifikan. Masyarakat di daerah-daerah terpencil banyak memetik manfaat.
Dijelaskan, dari sekitar 75.000 desa di Indonesia, pemerintah sudah membangun jalan di sekitar 35.000 desa. �Hampir separuh desa di Indonesia sudah dibangunkan jalan,� ungkap Erani.
Dampaknya luar biasa. Wilayah yang semula terisolir, kini jadi terbuka. Mobilitas masyarakat naik drastis. Dan, perekonomian kerakyatan melonjak. Dia mencontohkan case petani salak di desa terpencil di Donggala, Sulawesi Tengah.
Dulu, warga kesulitan menjual hasil panen salak. Karena tidak ada akses jalan. Jangankan mobil, motor pun tidak bisa masuk. �Makanya, petani menjualnya di kebun,� ujarnya.
Jika memaksa menjual ke pusat desa, petani harus memanggul salak, berjalan kaki menuju pusat desa untuk menjualnya. Bahkan, banyak salak yang membusuk karena tidak terangkut.
Kini jalan-jalan desa sudah dibangun. Apa hasilnya? �Penghasilan petani naik dua kali lipat banding sebelumnya,� tuturnya.
Itu memang tidak mewakili seluruh petani Indonesia. Namun, rata-rata omzet petani naik 100% sebagai multiplier effect dari pembangunan jalan desa.
Hal senada diungkapkan Yose Rizal Damuri. Dia meyakini, pembangunan infrastruktur yang digalakkan pemerintah Jokowi benar-benar ditujukan untuk meningkatkan perekonomian di daerah, khususnya di luar Pulau Jawa.
�Dalam kalkukasi saya, kalau program infrastruktur terkait election, ngapain bangun jalan di Papua dan Maluku Utara yang secara election hanya mampu memberikan suara sedikit,� ujarnya.
Kalau tujuannya untuk mencari perolehan suara, kata dia, cukup Jawa yang diguyur proyek infrastruktur. Sebab, Jawa-lah penyumbang mayoritas suara.
Dan, dengan melihat multiplier effect yang mulai nampak dari pembangunan infrastruktur, dia berharap program ini terus dilanjutkan. �Siapa pun presiden terpilih kelak,� tegasnya.
Sementara itu, Darto Wiryosukarto mengkritisi masih biasnya informasi terkait capaian pemerintah di bidang infrastruktur. Sehingga, masih banyak suara sumbang yang menilai pembangunan infrastruktur salah sasaran.
�Bagi pemerintah, tantangan ekonomi ke depan bukan hanya soal domestic economy, global turbulence, dan political risk 2019, tapi bagaimana menghadapi masifnya suara-suara minor di media sosial yang menegasikan capaian-capaian pemerintah,� tutupnya. (*)
infobank.com

Wednesday, April 4, 2018

PROSPEK CERAH KAWASAN INDUSTRI


 Prospek bisnis lahan kawasan industri tahun ini akan membaik dan berdampak pada PT Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk (BEST) yang merasakan pertumbuhan signifikan, terutama di kawasan industri terpadu di bilangan Cikarang Bekasi, Jawa Barat.

"Prospeknya masih baik dan pertumbuhannya bisa dilihat dari tingkat inquiries kita sekitar 77 hektare," kata Investor Relation PT Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk (BEST), Sandy Budiman kepada pers di Jakarta, Rabu (4/4).

Kondisi itu, menurut Sandy, membuat pihaknya menaikkan harga kawasan industri dari Rp 2,6 juta hingga Rp 3 juta per meter persegi di tahun lalu menjadi sekitar Rp 2,6 juta sampai dengan Rp 3,2 per meter persegi tahun ini. 

"Penentuan harga sendiri berdasarkan ukuran dan lokasi lahan tersebut,� papar dia.

Sebagian besar pengguna lahan industri milik BEST berasal dari sektor otomotif. Sektor bisnis kendaraan bermotor seperti mobil dan motor ini menyumbang konstribusi 37% di bandingkan sektor lainnya.

Untuk meningkatkan kinerja tahun ini, perusahaan yang bergerak di bidang pengembangan, pembangunan dan pengelolaan kawasan industri ini akan fokus pada pengembangan kawasan dan infrastruktur serta mendukung bisnis perusahaan dan menjalin hubungan baik dengan klien.


line@ sahampemenang beralih ke telegram ->https://t.me/sahampemenang

Tuesday, April 3, 2018

PNBS RI 100


KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Setelah memperoleh persetujuan pemegang saham, PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk (PNBS) bisa segera mengeksekusi rencana penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu alias rights issue. Perusahaan telah menetapkan harga pelaksanaan Rp 100 per saham.
Berdasarkan prospektus ringkas, Selasa (3/4), PNBS akan menerbitkan 13,76 miliar saham baru. Sehingga, dana yang diperoleh melalui aksi korporasi itu optimal, sebesar Rp 1,37 triliun. Sebelumnya, manajemen menargetkan perolehan dana segar dalam rentang Rp 750 miliar hingga Rp 1,37 triliun.
Perusahaan akan menggunakan dana hasil rights issue untuk memperkuat struktur permodalan.
PNBS menggelar rights issue, di mana setiap pemegang 100 saham PNBS berhak atas 135 HMETD. Setiap 1 HMETD memberikan hak pemegangnya untuk membeli satu saham rights issue.
Bank Panin selaku pemegang saham telah menyatakan kesanggupannya untuk menyerap rights issue PNBS. Sedangkan, Dubai Islamic Bank hanya akan melaksanakan haknya atas 2,87 miliar saham atau setara Rp 286,87 miliar.

Friday, March 30, 2018

BHIT EKSPANSI KE TAIWAN


 PT MNC Investama Tbk (BHIT) terus memperluas perdagangan di beberapa negara, salah satunya Taiwan. Pihaknya ingin memperluas perdagangan barang dan jasa di Taiwan. 

Hal ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara PT MNC lnvestama Tbk dengan Dewan Pengembangan Perdagangan Eksternal Taiwan (TAITRA).

"Iya jadi kami bisa melakukan perdagangan, misalnya makanan, pakaian, apa saja bisa kita ekspor ke sana. Ini seperti pertukaran perdagangan, perdagangan barang dan jasa," ujar Direktur Utama MNC Investama, Darma Putra di Gedung iNews, Jakarta, Jumat (30/3/2018).

Dengan perjanjian ini, MNC antusias untuk melakukan kerja sama perdagangan dengan Taiwan. Karena pasar investasi di Taiwan sangat baik, dan ini kesempatan untuk melakukan ekpansi di negara tersebut.

"Kalau dilihat (perjanjian perdagangan) sebenarnya setingkat antar negara. Karena kami kenal dekat dengan TAITRA dan mereka seperti Kadin-nya Taiwan. Mereka sedang giat-giatnya mempromosikan Taiwan ke indonesia, saling timbal balik investasi," katanya.

Hanya saja karena kerja sama ini baru dilakukan, Darma belum bisa menghitung mengenai jumlah investasi yang akan dikeluarkan perseroan dalam pertukaran dagang dengan Taiwan. 

"Belum kami hitung, yang jelas potensi investasi ini sangat baik dan bagus. Dan kami terus memonitor kerja sama perdagangan ini," katanya.


Thursday, March 29, 2018

PRESIDEN RESMIKAN TOL NGAWI-KERTOSONO


??Presiden Joko Widodo meresmikan pengoperasian jalan Tol Ngawi-Kertosono, dengan harapan mempercepat laju roda perekonomian dan memudahkan akses dari wilayah Jawa Timur ke Jawa Tengah, maupun sebaliknya.
PT Waskita Karya (Persero) selaku kontraktor ?telah menyelesaikan proyek jalan Tol Ngawi�Kertosono Paket 1 dengan ruas Ngawi, Magetan dan Madiun sepanjang 20 km dari total keseluruhan jalan tol sepanjang 87 km.


Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Presiden Jokowi Resmikan Jalan Tol Ngawi-Kertosono, http://www.tribunnews.com/nasional/2018/03/29/presiden-jokowi-resmikan-jalan-tol-ngawi-kertosono.
Penulis: Seno Tri Sulistiyono 
Editor: Adi Suhendi

Wednesday, March 28, 2018

BI, KOMANDAN BARU DAN HARAPAN BARU


JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi XI DPR RI memutuskan untuk memilih Perry Warjiyo sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI). Tidak hanya itu, Komisi XI DPR RI juga memilih Dody Budi Waluyo sebagai Deputi Gubernur BI. Perry dan Dody terpilih secara aklamasi oleh Komisi XI DPR RI. Adapun total anggota yang hadir mencapai sekitar 36 orang. "Dua-duanya (Perry dan Dody) memiliki rekam jejak mumpuni, dua-duanya (di bidang) moneter," kata Ketua Komisi XI DPR RI Melchias Markus Mekeng di Gedung DPR MPR RI, Rabu (28/3/2018) petang. Mekeng menjelaskan, Dody sebelumnya menjabat sebagai Asisten Gubernur Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI, yang berada di bawah Perry. Sehingga, keduanya diharapkan dapat menciptakan kerja tim yang baik. Baca juga: Perry Warjiyo: Saya Orang Desa dari Keluarga Sangat Miskin Usai memilih Perry dan Dody, Mekeng menyatakan Komisi XI berharap keduanya dapat menjaga stabilitas nilai tukar ini dan inflasi agar bisa lebih baik. Hal ini mengingat adanya gangguan pada nilai tukar rupiah saat ini dan menimbulkan kepanikan. "Padahal ekonomi kita sedang sehat dan baik. Ini kontradiksi," sebut Mekeng. Perry menjalani uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) pada hari ini mulai pukul 10.00 hingga sekira pukul 15.30. Sementara itu, Dody menjalani fit and proper test di hari sebelumnya. Selain Dody, ada dua orang kandidat lain yang mengikuti fit and proper test. Keduanya adalah Kepala Kantor Perwakilan BI Jawa Barat Wiwiek Sisto Widayat dan Kepala Departemen Pengelolaan Moneter BI Doddy Zulverdi.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Perry Warjiyo Gubernur BI, Dody Budi Waluyo Deputi Gubernur BI", https://ekonomi.kompas.com/read/2018/03/28/174117526/perry-warjiyo-gubernur-bi-dody-budi-waluyo-deputi-gubernur-bi. 
Penulis : Sakina Rakhma Diah Setiawan
Editor : Erlangga Djumena

Friday, March 23, 2018

SMI BICARA TENTANG HUTANG INDONESIA

Mempermasalahkan Utang
1. Perhatian politisi dan beberapa ekonom mengenai kondisi utang beberapa bulan terakhir sungguh luar biasa. Dikatakan luar biasa dikarenakan isu ini dibuat dan diperdebatkan seolah-olah Indonesia sudah dalam kondisi krisis utang sehingga masyarakat melalui media sosial juga ikut terpengaruh dan sibuk membicarakannya.

Perhatian elit politik, ekonom dan masyarakat terhadap utang tentu sangat berguna bagi Menteri Keuangan selaku Pengelola Keuangan Negara untuk terus menjaga kewaspadaan, agar apa yang dikhawatirkan yaitu terjadinya krisis utang tidak menjadi kenyataan. Namun kita perlu mendudukkan masalah agar masyarakat dan elit politik tidak terjangkit histeria dan kekhawatiran berlebihan yang menyebabkan kondisi masyarakat menjadi tidak produktif. Kecuali kalau memang tujuan mereka yang selalu menyoroti masalah utang adalah untuk membuat masyarakat resah, ketakutan dan menjadi panik, serta untuk kepentingan politik tertentu. Upaya politik destruktif seperti ini sungguh tidak sesuai dengan semangat demokrasi yang baik dan membangun.
2. Mari kita mendudukkan masalah utang dalam konteks seluruh kebijakan ekonomi dan keuangan negara, karena utang adalah salah satu instrumen kebijakan dalam pengelolaan keuangan negara dan perekonomian. Utang bukan merupakan tujuan dan bukan pula satu-satunya instrumen kebijakan dalam mengelola perekonomian.
Dalam konteks keuangan negara dan neraca keuangan Pemerintah, banyak komponen lain selain utang yang harus juga diperhatikan. Dengan demikian kita melihat masalah dengan lengkap dan proporsional. Misalnya sisi aset yang merupakan akumulasi hasil dari hasil belanja Pemerintah pada masa-masa sebelumnya. Nilai aset tahun 2016 (audit BPK) adalah sebesar Rp5.456,88 triliun. Nilai ini masih belum termasuk nilai hasil revaluasi yang saat ini masih dalam proses pelaksanaan untuk menunjukkan nilai aktual dari berbagai aset negara mulai dari tanah, gedung, jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit dan lainnya.
Hasil revaluasi aset tahun 2017 terhadap sekitar 40 persen aset negara menunjukkan bahwa nilai aktual aset negara telah meningkat sangat signifikan sebesar 239 persen dari Rp781 triliun menjadi Rp2.648 triliun, atau kenaikan sebesar Rp1.867 triliun. Tentu nilai ini masih akan diaudit oleh BPK untuk tahun laporan 2017. Kenaikan kekayaan negara tersebut harus dilihat sebagai pelengkap dalam melihat masalah utang, karena kekayaan negara merupakan pemupukan aset setiap tahun termasuk yang berasal dari utang.
3. Mereka yang membandingkan jumlah nominal utang dengan belanja modal atau bahkan dengan belanja infrastruktur juga kurang memahami dua hal. Pertama, belanja modal tidak seluruhnya berada di Kementerian/Lembaga Pemerintah Pusat, namun juga dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Dana transfer ke daerah yang meningkat sangat besar, dari Rp573,7 triliun pada 2015 menjadi Rp766,2 triliun pada 2018, sebagian yaitu sebesar 25 persen diharuskan merupakan belanja modal, meski belum semua Pemerintah Daerah mematuhinya.
Kedua, dalam kategori belanja infrastruktur, tidak seluruhnya merupakan belanja modal, karena untuk dapat membangun infrastruktur diperlukan institusi dan perencanaan yang dalam kategori belanja adalah masuk dalam belanja barang. Oleh karena itu, pernyataan bahwa �tambahan utang disebut sebagai tidak produktif karena tidak diikuti jumlah belanja modal yang sama besarnya� adalah kesimpulan yang salah. Ekonom yang baik sangat mengetahui bahwa kualitas institusi yang baik, efisien, dan bersih adalah jenis �soft infrastructure� yang sangat penting bagi kemajuan suatu perekonomian. Belanja institusi ini dimasukkan dalam kategori belanja barang dalam APBN kita.
4. Selain melihat neraca, dalam melihat utang perlu juga melihat keseluruhan APBN dan keseluruhan perekonomian. Bila diukur dari jumlah nominal dan rasio terhadap Produk Domestik Bruto, defisit APBN dan posisi utang Pemerintah terus dikendalikan (jauh) dibawah ketentuan Undang-Undang Keuangan Negara. Defisit APBN tahun 2016 yang sempat dikhawatirkan akan melebihi 3 persen PDB, dikendalikan dengan pemotongan belanja secara drastis hingga mencapai Rp167 triliun. Langkah tersebut telah menyebabkan sedikit perlambatan pertumbuhan ekonomi.
Demikian juga tahun 2017, defisit APBN yang diperkirakan mencapai 2.92 persen PDB, berhasil diturunkan menjadi sekitar 2.5 persen. Tahun 2018 ini target defisit Pemerintah kembali menurun menjadi 2.19 persen PDB. Pada kurun 2005-2010, saat masa saya menjabat Menteri Keuangan sebelum ini, Indonesia berhasil menurunkan rasio utang terhadap PDB dari 47 persen ke 26 persen, suatu pencapaian yang sangat baik, dan APBN Indonesia menjadi semakin sehat, meski jumlah nominal utang tetap mengalami kenaikan.
5. Demikian juga dengan kekhawatiran mengenai posisi keseimbangan primer, Pemerintah dalam berbagai penjelasan dan siaran pers, TELAH menyatakan akan menurunkan defisit keseimbangan primer, agar APBN menjadi instrumen yang sehat dan sustainable. Buktinya, pada tahun 2015 keseimbangan primer mencapai defisit Rp142,5 triliun, menurun pada tahun 2016 menjadi Rp125,6 triliun, dan kembali menurun pada tahun 2017 sebesar Rp121,5 triliun. Untuk tahun 2018, Pemerintah menargetkan keseimbangan primer menurun lagi menjadi Rp87,3 triliun. Tahun 2019 dan kedepan kita akan terus menurunkan defisit keseimbangan primer untuk mencapai nol atau bahkan mencapai surplus.
6. Kebijakan utang dalam APBN juga ditujukan untuk membantu membangun pendalaman pasar keuangan dan obligasi di dalam negeri. Jadi utang tidak hanya sebagai alat menambal defisit belanja Pemerintah, namun juga sebagai alternatif instrumen investasi bagi masyarakat Indonesia. Kita melihat jumlah investor ritel yang membeli Surat Berharga Negara (SBN) meningkat setiap tahun sejak diterbitkannya SBN ritel tahun 2006, yaitu sebesar 16.561 investor ritel dalam negeri, dan mencapai 83.662 investor ritel pada 2016.
Secara jumlah total pada 2018, investor ritel pemegang SBN telah mencapai 501.713. Bahkan investor individual ini ada yang berusia di bawah 25 tahun (sekitar 3 persen), hingga diatas 55 tahun. Ibu rumah tangga juga telah mengenal dan berinvestasi pada SBN yang mencapai sekitar 13-16 persen. Kita masih perlu mengembangkan terus pendalaman pasar dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembelian obligasi negara maupun korporasi. Pasar keuangan yang dalam dan tebal akan menjadi salah satu pilar menjaga stabilitas ekonomi Indonesia. Ini juga untuk menjawab mereka yang merasa khawatir dengan proporsi asing dalam pembelian obligasi (SBN) kita. Oleh karena itu, Pemerintah terus melakukan diversifikasi instrumen utang, agar partisipasi masyarakat luas dapat terus ditingkatkan.
7. Bagi mereka yang menganjurkan agar Pemerintah berhati-hati dalam menggunakan instrumen utang, maka anjuran itu SUDAH SANGAT SEJALAN dengan yang dilakukan Pemerintah. Langkah pengelolaan APBN dan penyesuaian memang dilakukan secara bertahap dan hati-hati, agar perekonomian tidak mengalami kejutan (shock) dan mesin ekonomi menjadi melambat.
Pilihan-pilihan kebijakan ini dievaluasi secara cermat oleh Pemerintah, karena ekonomi Indonesia harus dikelola dengan hati-hati dan seimbang, mengingat tujuan-tujuan yang hendak dicapai sangat beragam, antara lain pengurangan kemiskinan, pengurangan kesenjangan, penciptaan kesempatan kerja, perbaikan program pendidikan dan kesehatan, membantu infrastruktur dasar, meningkatkan penelitian dan pengembangan, membangun alutsista, memperbaiki kesejahteraan prajurit, polisi, dan pensiunan. Selain itu, kita masih dihadapkan pada risiko ketidakpastian global akibat kebijakan perang dagang yang dilakukan Amerika Serikat dan kebaikan suku bunga oleh The Fed serta kondisi geopolitik dunia.
8. Setiap langkah penyesuaian untuk mencapai satu tujuan, selalu berakibat pada tujuan yang lain. Ini yang dikenal sebagai �trade-off�. Namun Pemerintah terus melakukan penyesuaian untuk mencapai tujuan pembangunan dan terus menjaga APBN terap sehat, kredibel dan berkelanjutan (sustainable). Langkah konsisten dan hati-hati dari Pemerintah ini telah menghasilkan kepercayaan yang makin kuat terhadap APBN dan perekonomian kita. Hal ini dikonfirmasi oleh peringkat invetasi dari lima lembaga pemeringkat dunia (S&P, Moodys, Fitch, JCR, dan R&I). Indonesia termasuk dalam kelompok negara yang memiliki undang-undang yang menjaga disiplin APBN (fiscal responsibility rules) dan konsisten menjalankannya. Disiplin fiskal Pemerintah Indonesia ditunjukkan dengan kepatuhan terhadap besaran defisit dan rasio utang terhadap PDB.
Beberapa negara yang juga memiliki legislasi untuk menjaga disiplin fiskal seperti Eropa Barat dan Brazil, telah beberapa tahun melanggar disiplin aturan mereka. Dengan demikian, perhatian dan keinginan berbagai partai politik dan ekonom agar Indonesia terus menjaga disiplin fiskal adalah positif dan baik bagi reputasi dan kredibilitas ekonomi Indonesia. Pengelolaan APBN yang hati-hati dan baik menghasilkan perbaikan dalam bentuk menurunnya imbal hasil (yield) Surat Utang Negara berjangka 10 tahun dari 7,93 persen pada Desember 2016, menurun menjadi 6,63 persen pada pertengahan Maret 2018. Ini prestasi yang tidak mudah, karena pada saat yang sama justru Federal Reserve Amerika melakukan kenaikan suku bunga pada akhir Desember 2016, dan dilanjutkan dengan kenaikan suku bunga tiga kali pada tahun 2017.
9. Disiplin fiskal tidak berarti kita menjadi ketakutan dan panik atau bahkan menjadi alergi terhadap instrumen utang. Kita harus tetap menjaga instrumen tersebut sebagai salah satu pilihan kebijakan dalam mencapai tujuan pembangunan.
Utang bukan satu-satunya instrumen kebijakan. Ada instrumen lain yang sangat penting seperti pajak dan cukai serta penerimaan bukan pajak, instrumen belanja dan alokasinya, kebijakan perdagangan dan invetasi, kebijakan ketenagakerjaan, kebijakan pendidikan dan kesehatan, serta kebijakan desentralisasi dan transfer ke daerah. Semua instrumen kebijakan tersebut sama pentingnya dalam pencapaian tujuan pembangunan, mempengaruhi kesejahteraan masyarakat dan menciptakan keadilan.
Semua kebijakan ini juga harus sama-sama bekerja secara efektif dan keras untuk mencapai tujuan nasional. Oleh karena itu, Pemerintah melakukan reformasi perpajakan dengan serius, karena Pemerintah sadar bahwa pajak merupakan tulang punggung negara. Pemerintah juga serius dalam memperbaiki iklim investasi, agar investasi dan daya kompetisi ekonomi dan ekspor kita meningkat. Hasilnya skor kemudahan investasi kita sudah semakin baik dan Indonesia menjadi tempat investasi paling menarik di dunia.
Kita tetap harus waspada dengan kecenderungan kebijakan perdagangan yang proteksionis dari Amerika Serikat yang dapat menciptakan perang dagang yang berbahaya. Juga kebaikan suku bunga di Amerika Serikat berpotensi menimbulkan volatilitas. Semua kondisi ini dipertimbangkan secara matang dan hati-hati agar perekonomian Indonesia tetap dapat bertahan tumbuh tinggi, kemiskinan menurun dan kesenjangan menurun dan kualitas sumber daya manusia dan infrastruktur kita makin membaik.
10. Banyak langkah-langkah tersebut, termasuk pembangunan infrastruktur dan perbaikan pendidikan dan kesehatan serta jaminan sosial, baru akan menuai hasil pada jangka menengah. Misalnya, perbaikan kurikulum pendidikan, baru akan terlihat saat anak-anak menyelesaikan proses pendidikan (12 tahun untuk SMA dan vokasi, serta 16 tahun untuk hasil pendidikan tinggi). Kritikan bahwa banyak yang dilakukan pemerintah tidak memberikan hasil memuaskan saat ini, jelas tidak mempertimbangkan mengenai berapa lama proses suatu kebijakan dan proses konstruksi infrastruktur baru akan menuai hasil.
Pemerintah setuju dengan anjuran bahwa kita perlu meningkatkan efektivitas kebijakan, mempertajam berbagai pilihan dan prioritas kebijakan dan memperbaiki tata kelola serta proses perencanaan, serta terus memerangi korupsi agar setiap instrumen kebijakan dapat menghasilkan dampak positif yang nyata dan cukup cepat.
11. Oleh karena itu, hanya menyoroti instrumen utang tanpa melihat konteks besar dan upaya arah kebijakan pemerintahan jelas memberikan kualitas analisis dan masukan yang tidak lengkap dan bahkan dapat menyesatkan. Kita juga tidak akan mampu melihat permasalahan dan potensi ekonomi Indonesia. Lebih buruk, kita dapat mengerdilkan pemikiran dan menakut-nakuti masyarakat untuk tujuan negatif bagi bangsa kita sendiri. Itu bukan niat terpuji tentunya.
12. Sekali lagi, apa yang disampaikan oleh berbagai pihak yang peduli mengenai utang pada dasarnya TELAH dan SEDANG dilakukan oleh pemerintah. Sebagai Menteri Keuangan, saya berterima kasih atas berbagai analisis, masukan dan bahkan kritikan yang bertujuan untuk menjaga kesehatan keuangan negara dan memperbaiki kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan pembangunan sesuai cita-cita kemerdekaan kita. Mari kita bersama-sama menjaga keuangan negara secara konstruktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat secara berkeadilan. APBN uang kita semua.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati

Tuesday, March 20, 2018

TARGET LABA WSBP 2018 NAIK 40%


 PT Waskita Beton Precast Tbk (WSBP) memastikan bahwa peristiwa-peristiwa terakhir yang menimpa induknya yakni PT Waskita Karya (persero) Tbk (WSKT) tak akan mengganggu kinerja perusahaan ini. Bahkan WSBP memprediksi bahwa perusahaan tersebut akan mencatatkan pendapatan yang sesuai dengan target hingga akhir kuartal I-2018 ini.
Manajemen WSBP mengatakan bahwa sebenarnya WSBP sempat mengerem produksi selama dua minggu saat moratorium terjadi. Namun demikian, pengereman ini menurutnya tak akan berdampak pada pendapatan WSBP ke depan.

"Waktu moratorium direm, tetapi secara setahun masih bisa tercapai. Selama 2 minggu yang tak tercapai tersebut kami kejar di waktu-waktu berikutnya masih bisa," kata Direktur Utama WSBP Jarot Subana kepada Kontan.co.id, Selasa (20/3).
Hal ini dibuktikan dengan target penjualan memuaskan yang coba dicatatkan oleh perusahaan ini di kuartal I-2018. Perusahaan ini memperkirakan bahwa hingga akhir kuartal I-2018 yang akan datang, WSBP akan mencatatkan pendapatan kira-kira sebesar Rp 2,2 triliun.
Sebagai perbandingan saja, pada periode yang sama di tahun lalu perusahaan ini mencatatkan pendapatan sebesar Rp 1,2 triliun.
Sementara itu, manajemen WSBP memperkirakan bahwa hingga akhir kuartal I-2018 yang akan datang, perusahaan ini akan mencatatkan laba sebesar Rp 480 miliar. Sementara di periode yang sama tahun sebelumnya, perusahaan ini mencatatkan laba sebesar Rp 196 miliar.
Sebagai catatan saja, tahun ini, WSBP menargetkan pendapatan sebesar Rp 9,7 triliun hingga akhir tahun 2018 yang akan datang. Sementara itu, perusahaan ini menargetkan laba sebesar Rp 1,4 triliun.


line@ sahampemenang beralih ke telegram ->https://t.me/sahampemenang