Catatan sahampemenang : Indonesia adalah negara eksportir gas terbesar ketiga di dunia dengan jumlah produksi mencapai 7.550 juta kaki kubik per hari (mmscfd). Posisi Indonesia hanya di bawah Rusia dan Qatar. Jadi, jangan bilang negara rugi karena subsidi gas untuk rakyat ya boss. Pertamina itu BUMN yang 100% sahamnya milik pemerintah, sejak kapan hukumnya dibalik ? Pemilik tidak mempunyai wewenang atas perusahaan yang dimilikinya 100% ?
Jakarta, Tambangnews.com. 3 Januari 2014 - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa menegaskan bahwa menaikkan harga elpiji sepenuhnya wewenang PT Pertamina (Persero), bukan pemerintah.
"Pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk mengintervensi kecuali menyangkut subsidi," kata Hatta di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Kamis (2/1) seperti dilansir oleh Humas Kemenko Perekonomian.
Menteri Hatta mengatakan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan kerugian harga karena tidak sesuai produksi. Sebelum adanya depresiasi rupiah, Pertamina sudah rugi Rp 5 triliun. Pelemahan nilai tukar rupiah menambah kerugian Pertamina sebesar Rp 600 miliar-Rp 700 miliar.
Pemerintah, kata Hatta, mengharapkan kenaikan LPG nonsubsidi ini ditahan. Namun demikian pemerintah tidak dapat memaksakan karena sudah menjadi keputusan dalam rapat umum pemegang saham.
Hatta menilai kenaikan harga elpiji ini dinilai tidak akan berdampak besar terhadap inflasi.
0 komentar:
Post a Comment