Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengajukan satu nama, Perry Warjiyo sebagai calon tunggal Gubernur Bank Indonesia (BI) kepada DPR. Perry Warjiyo saat ini menjabat sebagai Deputi Gubernur BI.
Pria kelahiran Sukoharjo, Jawa Tengah pada 25 Februari 1959 ini diangkat menjadi Deputi Gubernur BI pada 15 April 2013 melalui Keputusan Presiden 28/P Tahun 2013.
Jebolan Sarjana Ekonomi Universitas Gadjah Mada 1982 itu meraih gelar Master dan PhD di bidang Moneter dan Keuangan Internasional diperoleh dari Iowa State University, Amerika Serikat masing-masing pada 1989 dan 1991.
Perjalanan karir Perry Warjiyo di BI terbilang cukup panjang sejak 1984. Sebelum ditetapkan sebagai Deputi Gubernur, menjabat sebagai Asisten Gubernur untuk perumusan kebijakan moneter, makroprudensial dan internasional di Bank Indonesia.
Jabatan tersebut diemban setelah menjadi Direktur Eksekutif Departemen Riset Ekonomi
dan Kebijakan Moneter di BI.
Sebelum kembali ke BI pada 2009, Perry pernah berkarir dan menduduki posisi penting selama dua tahun sebagai Direktur Eksekutif di International Monetary Fund (IMF), mewakili 13 negara anggota yang tergabung dalam South-East Asia Voting Group.
Perry Warjiyo sangat berpengalaman khususnya di area riset ekonomi dan kebijakan moneter, isu-isu internasional, transformasi organisasi dan strategi kebijakan moneter, pendidikan dan riset kebanksentralan, pengelolaan devisa dan utang luar negeri, serta kepala Biro Gubernur di Bank Indonesia.
Presiden Jokowi telah menyodorkan nama Perry Warjiyo sebagai calon tunggal Gubernur Bank Indonesia (BI) periode 2018-2023 kepada DPR. Alasannya, Perry dianggap matang pengalaman untuk mengelola kebijakan moneter.
Ketua Tim Ahli Wakil Presiden (Wapres), Sofjan Wanandi mengungkapkan alasan Jokowi akhirnya memutuskan Perry Warjiyo sebagai calon tunggal Gubernur BI menggantikan posisi Agus Martowardojo.
"Dia (Perry Warjiyo) kan orang dalam, sudah tahu banyak tentang BI, lama juga di BI, dan punya kemampuan moneter cukup tinggi. Supaya lebih gampang," kata Sofjan saat dihubungi Liputan6.com, Jakarta, Minggu (25/2/2018).
Lebih jauh diakui Sofjan, Jokowi menginginkan kebijakan suku bunga rendah, yakni tingkat bunga kredit di Indonesia bisa sama kompetitif atau lebih rendah dari Thailand, yaitu 7 persen.
"Arahnya tetap suku bunga turun, banchmark kita Thailand. Kalau bisa bunganya mesti sama atau lebih murah, karena ini kan persaingan dunia. Kita harus bisa, untuk bisa juga bantu Usaha Kecil Menengah (UKM) dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan bunga murah," jelas Sofjan.
line@ sahampemenang beralih ke telegram ->https://t.me/sahampemenang
line@ sahampemenang beralih ke telegram ->https://t.me/sahampemenang
0 komentar:
Post a Comment